Dasar Pemikiran Tanggung Jawab Sosial
Paham tanggung jawab social pada dasarnya berusaha menjawab atau melakukan kompromi atas pola represif yang dihasilkan rezim authoritarian dan efek negative kebebasan yang ada dalam rezim liberal. Dalam aplikasinya, tanggung jawab social kerap menerapkan pola represif terbatas sepanjang itu diperlukan dan diperkirakan hasilnya akan lebih baik bagi masyarakat, sebaliknya dapat pula terefleksi dari pengurangan hak-hak individual apabila itu memang diperlukan bagi masyarakat yang lebih luas.
Tanggung jawab social cenderung bersifat sangat ideal karena sasaran akhir dari penerapan etika dan ideology itu adalah kepentingan social masyarakat. Pemerintah berusaha mengeluarkan dan menerapkan kebijakan yang bermanfaat bagi public atau masyarakat yang dilayaninya. Pemikiran tanggung jawab social lebih diarahkan atau dimintakan pada pemerintah dan kalangan bisnis atau perusahaan serta organisasi atau individu dalam menjalankan aktivitas mereka.
Dalam hubungan antara pemerintah dan warga Negara, pemikiran tentang tanggung jawab social mengimplikasikan bahwa kebijakan dan aktivitas yang dilakukan pemerintah tidaklah boleh hanya berdasar pada kepentingan pemerintah semata. Pemerintah akan meminta sejumlah organisasi untuk berpikir tentang dampak aktivitas mereka, terlebih apabila aktivitas perusahaan atau institusi, termasuk media massa, berpotensi menimbulkan keresahan social atau bahkan hingga ke kerusuhan social.
System tanggung jawab social berakar pada rasionalitas atau pengetahuan manusia untuk membedakan hal yang baik dan buruk serta hal yang bermanfaat serta kurang bermanfaat. Rasionalitas ini dijadikan penuntun oleh pemerintah dan organisasi atau korporasi bisnis untuk berpikir tentang upaya peningkatan kehidupan, kesejahteraan, dan terpeliharanya harkat, serta martabat manusia.
Aplikasi paham tanggung jawab social dapat bersifat kontra produktif apabila kemudian masyarakat terbiasa dengan subsidi yang dipandang sebagai tanggung jawab pihak lain terhadap mereka, pengagungan korporasi yang bersikap murah hati terhadap masyarakat, kepekaan organisasi atau korporasi pada masyarakat cenderung disederhanakan pada unsure donasi dan bukan dalam bentuk upaya lain, seperti peningkatan potensi local, pemuliaan harkat dan martabat manusia atau mencegah degradasi kualitas lingkungan.
Penerapan Sistem Komunikasi Tanggung Jawab Sosial
System komunikasi tanggung jawab social dipandang mampu menjembatani kekurangan yang ada pada system komunikasi authoritarian dan system komunikasi liberal. Namun, kesulitan pemetaan dan pengenalan terhadap Negara per Negara yang benar-benar menganut system komunikasi tanggung jawab social akan terjadi karena tanggung jawab social pada hakikatnya bersifat universal serta merupakan kompromi atas ektrimitas authoritarian dan libertarian. Pola pasti dari system komunikasi tanggung jawab social menjadi susah ditentukan dalam hal ini.
Setiap pihak akan berusaha membenarkan tindakan mereka atas nama dan demi tanggung jawab sosial itu. Pemerintah yang berkuasa akan berkata bahwa mereka melindungi kepentingan sosial yang lebih besar sehingga tercipta dan tetap terpelihara adanya tertib sosial, persatuan dan kesatuan. Dalam pandangan penguasa, upaya menjalankan dan memelihara tertib sosial, serta persatuan dan kesatuan adalah wujud aplikasi tanggung jawab sosial mereka. Sebaliknya, intitusi media yang menjalankan aktivitas usahanya atas nama dan demi terpenuhinya kebutuhan informasi di dalam masyarakat akan menyebut pekerjaan mereka sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial mereka pada masyarakat. Dalam pandangan institusi media, aktivitas kerja secara bebas merupakan cara paling ampuh bagi mereka untuk menunjukan kepedulian sosialnya sekaligus sebagai cara paling efektif untuk melakukan kontrol sosial serta mengawasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.
Tanggung jawab sosial dalam sistem komunikasi tanggung jawab sosial harus terbuka pada publik dan publiknya adalah masyarakat luas. Dalam sistem komunikasi komunis, pemaknaan tanggung jawab sosial lebih ditentukan oleh pendefinisian rezim komunis tentang publik yang diarahkan atau distruktursosialkan berdasar kepentingan rezim komunis. Campur tangan pemerintah dalam sistem komunikasi tanggung jawab sosial merupakan kesepakatan antara unsur-unsur di dalam negara demi kepentingan sosial masyarakat, sedangkan pemaknaan tanggung jawab sosial dalam sistem komunikasi liberal lebih dilandasi oleh pemaknaan masing-masing terhadap cakupan tanggung jawab sosial itu.
Lalu lintas argumen dalam sistem komunikasi tanggung jawab sosial megedepankan hak-hak orang atau institusi dalam melakukan aktivitas komunikasi dan transaksi informasi, namun juga mengikutkan pertimbangan akan potensi dari dampak lalu lintas argumen itu yang tidak boleh bersifat destruktif terhadap lingkungan sosial kemasyarakatannya. Kebebasan komunikasi yang seperti ini bersifat positif karena mencakup kemudahan publik untuk mendapatkan informasi dan terjaminnya hak publik untuk menggunakan informasi itu.
Dalam sistem komunikasi tanggung jawab sosial, media massa memiliki ruang bebas untuk beraktivitas dengan bersandar pada kepercayaan yang diberikan pemerintah bahwa media massa akan dapat mengatur dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dilakukannya dan tidak menciptakan sesuatu yang merugikan kepentingan sosial masyarakat. Dalam sistem ini pemerintah akan membatasi diri sesuai dengan mandat yang diembannya dakam mengatur simbol-simbol komunikasi dan tidak terlalu mendominasi dalam pengaturan transaksi informasi.
Kekuatan dan Kelemahan Sistem Komunikasi Tanggung Jawab Sosial
Kekuatan ideal system komunikasi tanggung jawab social pada dasarnya terletak pada kemampuannya meminimkan kesewenang-wenangan penguasa dan sekaligus meluruskan kebebasan tanpa batas institusi media massa sehingga masyarakat mendapatkan dampak yang bagus dari relasi antaraktor komunikasi di dalam system komunikasi tanggung jawab social.
Persoalan tentang system komunikasi tanggung jawab social terletak pada perbedaan pemaknaan tentang cakupan tanggung jawab social yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Pemaknaan secara tunggal dapat bersifat positif bila didasari tanggung jawab dan kesadaran atas mandate serta wewenang masing-masing. Namun, pemaknaan tanggung jawab social sebagai hasil kesepakatan dari para actor komunikasi akan berdampak lebih baik.
System komunikasi tanggung jawab social dapat berjalan dengan hasil yang tidak seragam karena adanya perbedaan lingkungan masyarakat terbuka dan tertutup, masyarakat yang berorientasi untuk maju dan mereka yang sekadar menerima hal yang ada, serta masyarakat yang adaftif terhadap perubahan dan masyarakat yang tidak siap dengan perubahan.
Pemberdayaan masyarakat di dalam system komunikasi tanggung jawab social memerlukan kesiapan karakter dan keberanian masyarakat dalam menilai posisi penguasa dan institusi media. Tanpa kesiapan ini, penguasa dan institusi media massa dapat melakukan kesewenang-wenangan dalam menyikapi tanggung jawab social mereka dalam menjalankan aktivitas komunikasi.
Kelemahan system komunikasi tanggung jawab social dapat menyebabkan posisinya rentan atas potensi kecenderungan terhadap system komunikasi yang lain. Apabila tanggung jawab social dipahami hanya dapat didapat dari terselenggaranya kebebasan, system komunikasi ini cenderung menjadi system komunikasi libertarian. Namun, apabila tanggung jawab social dipandang baik hanya bila ada kekuatan penguasa yang menetapkan bentuk dan besaran tanggung jawabnya maka system komunikasi tanggung jawab social menjadi condong kea rah system komunikasi authoritarian.
Sumber referensi : Prajarto, Nunung (2016). Perbandingan Sistem Komunikasi (SKOM4434). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
EmoticonEmoticon