Sobat, salah satu cara untuk mengukur kemampuan kita dalam menyerap materi adalah dengan mengerjakan soal latihan. Kali ini soal yang diberikan adalah Soal Latihan Mandiri Sistem Keuangan dan Daerah ESPA4524 Universitas Terbuka. Soal ini berisi 45 soal pilihan ganda. Untuk mempermudah siapkanlah kertas dan pensil, kemudian tulis jawaban anda pada kertas setelah itu cek pada halaman Kunci Jawaban Soal Latihan Mandiri Sistem Keuangan dan Daerah ESPA4524, jawaban anda benar berapa. Jika skor anda diatas 80% berarti anda sudah menguasai materi, jika skor anda dibawah 80% berarti anda harus membaca dan memahami materi kembali. Cara menghitung skor adalah: Jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal dikali 100%. Selamat Mengerjakan.
Soal Pilihan Ganda
Petunjuk: Untuk soal-soal berikut, pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Pengeluaran pemerintah yang berupa pemindahan uang kepada individu atau berbentuk grant adalah pengeluaran pemerintah yang bersifat ....
A. transfer
B. exhausive
C. menyeluruh
D. produktif
2. Tujuan dari adanya anggaran berimbang adalah untuk ....
A. menaikkan tingkat suku bunga
B. menertibkan keuangan negara
C. menghilangkan bea masuk barang impor
D. memperbaiki infrastruktur pendukung proses produksi
3. APBN tidak dapat menjadi sumber inflasi karena bersifat ....
A. internal saving
B. netral budgeter
C. internal balanced
D. surplus budgeter
4. Sejak awal berlakunya APBN selalu mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan ....
A. jumlah wajib pajak
B. jumlah investor
C. situasi keamanan dalam negeri
D. perekonomian
5. Pada sistem dual budgeting, pengeluaran rutin dimaksudkan sebagai pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk membiayai ....
A. kegiatan rutin pemerintahan
B. musibah atau bencana alam
C. perjalanan dinas pejabat negara
D. bantuan sosial
6. Kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara adalah kebijakan ....
A. fiskal
B. moneter
C. pembangunan
D. anggaran keuangan negara
7. Kebaikan dari kebijakan pengelolaan anggaran adalah ....
A. pinjaman negara tidak akan meningkat
B. menekan fluktuasi siklus ekonomi
C. mengatasi pertumbuhan kemiskinan yang sangat tinggi
D. menurunkan tingkat suku bunga untuk menarik investor
8. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui ....
A. naiknya tarif pajak dan turunnya pengeluaran publik
B. insentif perpajakan
C. bea masuk barang impor
D. penerimaan dan pengeluaran negara
9. Deregulasi di Indonesia yang paling terkenal adalah dikeluarkannya deregulasi pada bidang ....
A. cadangan devisa tahun 1985
B. paket Oktober 1988
C. stabilisasi keuangan tahun 1988
D. tabungan pemerintah tahun 1986
10. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan nilai rupiah adalah dengan ....
A. menggunakan floating system
B. menerapkan kebijakan uang ketat
C. menerapkan sistem kurs mengambang
D. menetapkan kebijakan mengambang terkendali
11. Pajak dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pengalihan sumber daya, yaitu pengalihan sumber daya dari sektor ....
A. pemerintah kepada sektor swasta
B. pemerintah kepada sektor luar negeri
C. swasta kepada sektor pemerintah
D. swasta kepada sektor luar negeri
12. Salah satu opsi yang dianggap pemerintah paling realistis untuk menjaga keseimbangan fiskal setelah berakhirnya kerja sama dengan IMF (International Monetary Fund) adalah .....
A. mengoptimalkan penerimaan pajak
B. mengundang masuk investor asing
C. menambah jumlah uang beredar
D. menaikkan tingkat bunga
13. Salah satu dari tiga alasan pemerintah mengakhiri kerja sama dengan IMF pada tahun 2006 adalah ....
A. kenaikan suku bunga pinjaman IMF
B. meningkatnya pertumbuhan ekonomi
C. adanya peningkatan impor
D. terlalu mendikte ekonomi dalam negara
14. Dari keseluruhan pinjaman yang dilakukan dalam mata uang asing, persentase pinjaman terbesar adalah dalam mata uang ....
A. Dolar AS
B. Euro
C. Gulden Belanda
D. Yen Jepang
15. Di antara istilah-istilah berikut, yang tidak termasuk istilah dalam strategi pengurangan stock utang adalah ....
A. cash buyback
B. debt service ratio
C. debt switching
D. debt swap
16. Pelaksanaan desentralisasi fiskal pertama kali di Indonesia telah dimulai pada masa pemerintahan ....
A. Belanda
B. Jepang
C. Orde Baru
D. Reformasi
17. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari ditetapkannya kebijakan otonomi daerah. Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah ....
A. fiscal sustainability
B. money follow function
C. standard spending assessment
D. standar operation procedure
18. Sumber dana perimbangan yang penyebarannya relatif merata antara daerah adalah ....
A. PBB dan BPHTB
B. BHSDA
C. PPh
D. PPn
19. Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, kesenjangan fiskal merupakan selisih ....
A. kebutuhan pengeluaran dengan kapasitas fiskal
B. kapasitas fiskal dengan kebutuhan pengeluaran
C. alokasi dasar dengan kebutuhan pengeluaran
D. alokasi dasar dengan kapasitas fiskal
20. Tanda dari keterpurukan perekonomian negara selama masa Orde Baru adalah ....
A. menurunnya nilai rupiah
B. stabilitas keamanan yang tidak stabil
C. tidak adanya investor yang masuk ke Indonesia
D. hutang luar negeri yang menumpuk
21. Kedudukan Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden pada hakikatnya adalah ....
A. lead finansial budgeter
B. lead unified budgeter
C. chief operasional officer
D. chief finansial officer
22. Produk yang dihasilkan oleh Departemen Keuangan adalah ....
A. peraturan dan kebijaksanaan
B. pendidikan dan pelatihan
C. pengelolaan anggaran keuangan dan kebijaksanaan
D. pelatihan dan pengelolaan anggaran
23. Salah satu penyebab timbulnya krisis ekonomi Tahun 1997/1998 adalah ....
A. sektor usaha kecil yang banyak mengalami kebangkrutan
B. penyelewengan penggunaan keuangan
C. sumber pembangunan yang berasal dari hutang luar negeri
D. pertumbuhan ekonomi yang tinggi dimotori oleh sektor swasta
24. Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah adalah UU No ....
A. 10 Tahun 2000
B. 25 Tahun 1999
C. 13 Tahun 1998
D. 22 Tahun 1999
25. Organisasi yang menguasai informasi akan mampu berkembang dan mempunyai ....
A. keunggulan kompetitif
B. kekuatan dana yang tidak terbatas
C. kemampuan produksi yang sangat efisien
D. kemampuan daya saing yang bagus
26. Metode analisis kebijakan fiskal yaitu ....
A. problem structuring, recomendation, monitoring, evaluation, practical inference
B. policy autcomes, forecasting, recommendation, monitoring, evaluation, practical inference
C. problem structuring, demonstration, recommendation, monitoring, evaluation, practical inference
D. policy problem, forecasting, recommendation, monitoring, evaluation, practical inference
27. Penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah pada semua tingkatan adalah pengertian dari ....
A. governance
B. the rule of low
C. government
D. the system of regulations
28. Syarat utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan adalah ....
A. adanya rasa sukarela dan manfaat dalam keterlibatannya
B. kewajiban dan hak yang sama dari semua warga negara
C. kewenangan dan kekuasaan tertinggi ada pada negara
D. perlakuan yang sama dari segi hukum
29. Tugas dan kewajiban dari masyarakat madani sebagai pilar good governance adalah ....
A. menjaga agar hak masyarakat terlindungi
B. menciptakan lapangan pekerjaan
C. meningkatkan standar hidup masyarakat
D. memelihara lingkungan hidup
30. Manfaat dari implementasi good governance adalah ....
A. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan daerah
B. menciptakan lapangan pekerjaan
C. meningkatkan standar hidup masyarakat
D. memelihara lingkungan hidup
31. Hal yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mencapai kejelasan misi dan visi bidang strategis adalah ....
A. menyusun rencana strategi daerah kabupaten/kota dan rancangan strategi institusi pemerintah
B. menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
C. meningkatkan standar hidup masyarakat
D. memelihara lingkungan hidup
32. Dasar hukum pembentukan pemerintah di daerah di Indonesia adalah ....
A. UUD 1945 Pasal 18
B. UU No. 5 Tahun 1974
C. UU No. 22 Tahun 1999
D. UU No. 32 Tahun 2004
33. Yang termasuk pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 adalah ....
A. pajak bumi dan bangunan (PBB)
B. pajak dan retribusi daerah
C. dana alokasi umum (DAU)
D. pinjaman daerah
34. Kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah harus dilakukan dengan menekankan pada ....
A. kemandirian daerah otonom
B. arahan dari pemerintah pusat
C. besarnya dana perimbangan
D. keleluasaan daerah memungut pajak
35. Pembentukan, pertumbuhan dan pergeseran kedudukan otonomi daerah di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang selalu mengacu pada ....
A. Undang-undang Dasar (UUD)
B. Keputusan Presiden (Kepres)
C. Keputusan Menteri (Kepmen)
D. Instruksi Presiden (Inpres)
36.Implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 secara nasional dimulai sejak ....
A. 1 Januari 1999
B. 7 Mei 1999
C. 1 Januari 2001
D. 15 Oktober 2004
37. Berikut ini yang bukan merupakan kelompok kontra implementasi teori Kuznets di Indonesia adalah ....
A. rentang waktu pembangunan
B. lingkup pertumbuhan
C. ketersediaan dana
D. kepala pemerintahan
38. Dengan teknik transfer tunai dan cara pendapatan negatif (negative income tax), semakin tinggi pendapatan suatu keluarga maka transfer tunai yang diterima adalah ....
A. semakin tinggi
B. semakin rendah
C. tidak terpengaruh
D. tetap
39. Dalam bidang ekonomi terjadinya ketimpangan yang menyebabkan ketertinggalan di Indonesia adalah ketimpangan....
A. pendapatan
B. pendidikan
C. kelembagaan
D. kesehatan
40. Peranan penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan adalah ....
A. entrepreneur
B. distributor
C. stabilisator
D. inovator
41. Implikasi langsung dari Kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah adalah ....
A. kebutuhan dana yang cukup besar
B. keterampilan yang harus dikembangkan
C. sumber daya manusia yang masih rendah
D. potensi sumber daya alam yang belum diolah secara maksimal
42. Mendukung anggaran rutin pemerintahan daerah guna membantu menciptakan perimbangan keuangan antar tingkat pemerintahan adalah tujuan dari ....
A. subsidi daerah otonom (SDO)
B. bantuan inpres
C. daftar isian proyek (DIP)
D. jaringan pengamanan sosial (JPS)
43. Pinjaman yang dapat diberikan dalam rangka pengelolaan kas daerah adalah pinjaman ....
A. lunak
B. subsidi
C. jangka pendek
D. hibah
44. Jumlah dari pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak adalah pengertian dari ....
A. tingkat absorpsi pajak
B. pendapatan asli daerah
C. jumlah wajib pajak
D. kinerja pajak
45. Semua pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menyediakan barang publik yang dibutuhkan suatu negara disebut ....
A. tingkat absorpsi pajak
B. pendapatan asli daerah
C. tingkat kebutuhan fiskal
D. tingkat absorpsi domestik
Untuk mengetahui jawabannya silahkan buka halaman Kunci Jawaban Soal Latihan Mandiri Sistem Keuangan dan Daerah ESPA4524
Sumber Latihan Mandiri Universitas Terbuka
EmoticonEmoticon