Modul 4 - Berbagai Kegiatan Komunikasi Politik : Propaganda Politik, Public Relations dan Publicity
4.1 Propaganda Politik : Propaganda, Kampanye Politik, Kemampuan Beretorika
Propaganda politik sangat tergantung kepada sistem politik tempat propaganda itu dilakukan. Propaganda menggunakan simbol-simbol untuk memanipulasi perasaan orang agar berbuat sesuatu sesuai kehendak yang melakukan propaganda.
Empat instrumen kebijakan baik dalam masa perang maupun pada masa damai, yaitu propaganda, diplomasi senjata dan ekonomi.
Propaganda pada negara-negara totaliter sangat berbeda dengan propaganda pada negara-negara demokrasi. Propaganda komunis sesuai karakter ideologinya yaitu tidak memperhatikan etika moral dan tidak menghargai hak-hak asasi manusia.
Propaganda negara-negara liberal selalu berdasar nilai-nilai asasi. Situasi ketentraman dan perdamaian selalu melatar belakangi kegiatan propaganda negara-negara demokrasi.
Dalam wacana politik dasawarsa belakangan ini isu ideologi bergeser ke isu hak-hak asasi manusia.
Kegiatan propaganda politik lebih tinggi intensitas penggunaannya yaitu pada waktu kampanye pemilihan kandidat presiden, pemilihan wakil-wakil rakyat, dan pada waktu menyebarkan ide-ide baru atau segala objek yang bersifat baru.
4.2 Bentuk Spesialisasi Public Relations : Karakter, Mengembangkan Sistem Umpan Balik, Public Relations dalam Infrastruktur.
Public relations sebagai bentuk kegiatan yang sering digunakan baik dalam kegiatan secara struktural maupun secara fungsional.
Public relations merupakan kegiatan yang paling demokratis, karena selain komunikasi bersifat dua arah juga dalam hal orientasinya lebih memperhatikan kondisi komunikan.
Dalam kegiatan komunikasi internasional, khususnya dalam transaksi komunikasi, maka public relations merupakan bentuk kegiatan yang sangat disenangi, karena tidak tampak kecenderungan sikap saling mendominasi.
Kegiatan public relations menempatkan komunikan (individu, kelompok, bangsa/negara) pada tangga utama sebagai subjek dan bukan hanya sebagai objek.
Empat sasaran utama public relations, yaitu menumbuhkan pengertian khalayak (public undersatanding), menumbuhkan dukungan khalayak (public support), menumbuhkan kerja sama khalayak (public cooperation) dan menumbuhkan kepuasan publik (public confidence).
4.3 Publicity dengan Berbagai Aspeknya : Pengertian dan Peristilahan, Syarat-syarat Penyajian, dan Berbagai Bentuk Publicity
Dalam kegiatan komunikasi politik dapat menggunakan berbagai bentuk spesialisasi komunikasi seperti propaganda, jurnalistik, retorika, public relations, publicity.
Yang paling sering digunakan diantara bentuk kegiatan tersebut yaitu propaganda politik, terutama pada waktu kampanye pemilihan kandidat presiden atau pemilihan wakil-wakil rakyat.
Di dalam kegiatan kampanye dibantu pula oleh kegiatan melalui publicity yaitu dengan menggunakan news item, editorial dan advertensi politik.
Dalam kegiatan komunikasi internasional maka bentuk kegiantan public relations merupakan bentuk paling disenangi. Karena public relations menempatkan komunikan (individu, kelompok, bangsa) pada posisi yang sama. Hal ini sesuai ketentuan yang tertuang dalam piagam PBB.
Modul 5 - Jejaring Suprastruktur dan Infrastruktur Komunikasi Politik : Konfigurasi Politik, Dasar Stabilitas Politik, Perkembangan Demokrasi Politik.
5.1 Konfigurasi Politik dalam Proses Komunikasi Politik
Pendekatan komunikasi politik menekankan tugas pemerintah dan politik dalam aktivitas suatu proses pengendalian dan koordinasi semua unsure pemerintahan. Teknik komunikasi adakalanya merupakan pengalihan jumlah energi yang sangat kecil dalam pola yang relative rumit dan dapat menimbulkan perubahan pada penerima pesan.
Jejaring komunikasi yang dibentuk diarahkan pada upaya mendapat dukungan dari rakyat dan dari partai pendukung. Konfigurasi politik sangat berpengaruh terhadap system pengisian kekuasaan.
Komunikasi politik memandang bahwa pemerintah sebagai suatu system pengambilan keputusan didasari pada ragam informasi, sehingga keputusan yang dibentuk sebagai kristalisasi dari ragam infomasi. Tugas eksisitensi kekuatan dapat dipertahankan maka kekuasaan tersebut harus mendapat legitimasi demokrasi dan legitimasi etis.
Secara doktriner atau dalam artian das sollen maka tugas dan fungsi utama pemerintah ada dua yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum dan fungsi pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka kesempurnaan jejaring komunikasi merupakan syarat utama dalam mencapai tujuan-tujuan pemerintah.
Kebijakan-kebijakan yang dibentuk dan yang disampaikan pada masyarakat harus dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dengan tidak ada satu kelompokpun yang merasa dirugikan. Pengemban jejaring komunikasi diarahkan kepada upaya keseragaman pandangan tentang kehidupan bernegara didalam mencapai tujuan-tujuannya. Pemantapan jejaring komunikasi formal mengandung makna bahwa jalinan fungsi dominant berlangsung pada tingkat validitas dan akurasi fungsi yang mengarah kepada terpenuhinya kepentingan para pengguna komunikasi.
Tingkat maturity merupakan pencerminan dari persepsi ide, kapabilitas dan perilaku yang terwujud dalam aktivitas spesifik dan peristiwa khusus. Kesalahan memilih dalam pengisian formasi otoritatif mengundang pendapat umum negative sekaligus mengurangi wibawa lembaga. Dampak lebih luas dari pendapat umum negative dapat berkembang pada suatu situasi yang menguntungkan kelompok kepentingan, kelompok penekan atau lawan politik yang hendak mengeser elit berkuasa.
Sikap elit yang tidak duduk dalam struktur pemerintahan selalu mencari celah untuk mewujudkan kehendaknya melalui peristiwa-peristiwa politik yang merugikan elit berkuasa.
5.2 Perkembangan Demokratisasi Komunikasi Sebagai Refleksi Sikap Perilaku Para Pengelola Suprastruktur Komunikasi
Legitimasi sebagai pengakuan keberadaan partai dalam lingkup kehidupan Negara melalui instrument produk-produk hokum sebagai produk kebijakan politik tertuang dalam bentuk undang-undang.
Pendekatan komunikasi politik memandang bahwa tugas pemerintah (elit berkuasa) dan politik dalam artian suatu proses pengendalian dan pengkoordinasian. Pada situasi tertentu, komunikasi politik lebih menekankan proses pembuatan keputusan ketimbang memikirkan dampak dari keputusan yang dibuat. Proses ini merupakan mekanisme untuk mencapai serangkaian tujuan.
Dalam kenyataan empiric, teknik-teknik komunikasi adakalanya mengendalian jumlah energi yang sangat kecil dalam pola yang relative rumit terhadap pada penerima pesan (komunikan infrastruktur).
Tingkat validitas suatu keputusan akan sangat bergantung kepada tingkat kemampuan kompleksitas daya tampung keputusan. Artinya bahwa keputusan bersifat akomodatif terhadap komunikan infrastruktur sebagai lembaga input.
Konfigurasi bergantung kepada jumlah partai yang disediakan secara legitimasi. Artinya berapa partai yang ditetapkan oleh perundangan.
Komunikasi politik memandang pemerintah sebagai suatu sistem pembuatan keputusan berdasar pada ragam arus informasi. Hal ini mengandung makna bahwa keputusan yang dibentuk sebagai kristalisasi dari ragam informasi yang masuk (pemerintah sebagai lembaga output). Pada posisi ini maka pilihan simbol-simbol akan menuntut tingkat persyaratan yang sangat signifikan.
Modul 6 - Pengelolaan Media Komunikasi Politik : Pergeseran Paradigma Politik Global, Mengembangkan Simbol-simbol Ide Wirausaha, Perhatian Infrastruktur Politik Terhadap Media Massa
6.1 Pergeseran Paradigma Politik Global di Bidang Media Massa
Kemajuan bidang internet sebagai akibat dari cybernetic theory tidak dapat menggeser fungsi-fungsi penting dari media massa sekalipun internet sebagai bank data yang dapat diakses setiap saat, namun internet hanya terbatas pada pengguna-pengguna tertentu atau bagi kelompok kepentingan tertentu.
Dalam kegiatan politik maka komunikasi melalui media massa selalu diikuti oleh kegiatan komunikasi kontak langsung, untuk lebih memperkuat (reinforcing) terhadap komunikasi media massa.
Dalam setiap sistem yang bagaimanapun sifat dan bentuknya, maka media komunikasi dalam hal ini media massa selalu menjadi perhatian pemerintah dan kelompok-kelompok elit politik infrastruktur, karena media massa dapat mengunjungi komunikan dalam jumlah besar yang tidak mungkin dapat menjangkau oleh kegiatan komunikasi kontak langsung.
Dalam peristiwa-peristiwa politik, maka intensitas perhatian terhadap media massa akan meningkat, misalnya terjadi konflik politik, pemilihan umum atau pemilihan kandidat presiden, perdana menteri.
Media massa lainnya yaitu radio, walaupun berada dibawah presentasi surat kabar, namun radio mempunyai khalayak khusus atau khalayak spesial (spesialized audience) yang pada gilirannnya dapat dibentuk sikap dan perilaku politiknya. Menurut Tony Schwartz radio sebagai a strong case, karena alih perhatian generasi muda di Amerika serikat banyak beralih ke radio.
Komunikasi kontak langsung dilakukan pula dalam kegiatan-kegiatan formal seperti rapat dinas, konsultasi bawahan kepada atasan, rapat-rapat koordinasi dan lain-lain.
Dalam kegiatan kenegaraan komunikasi kontak langsung dapat dilakukan oleh kepala negara atau oleh para menteri negara pada waktu kunjungan kerja kabinet. Presiden atau para menteri dapat berdialog langsung dengan masyarakat yang berada di berbagai pelosok tanah air. Komunikasi kontak langsung dapat dijadikan pula sebagai alat kontrol pemerintah terhadap pelaksanaan program yang terkait dengan kepentingan rakyat.
Pranata politik merupakan pranata tertinggi dari pranata lain, karena pranata ini diberi atribut kekuasaan, bahkan pranata-pranata lain berada dalam pengaturan pranata politik.
Selain opinion leader yang berfungsi sebagai penyebar informasi atau pesan-pesan komunikasi atau pesan-pesan komunikasi yang diterima melalui sumber-sumber resmi terdapat pula para pelipat ganda pesan dengan mobility multyplier.
6.2 Mengembangkan Simbol-simbol Ide Privatisasi
Kesertaan dalam melaksanakan kebijakan komunikasi merupakan satu tonggak atau pilar pengkokoh keabsahan negara.
Pada negara-negara penganut sistem demokrasi maka kehidupan swasta menempati posisi istimewa, karena pihak swasta mampu mengadakan inovasi dan improvisasi melalui konsep strategis dibidang usahanya.
Konsep klasik tersebut sebagai awal perhatian penguasa (pemerintah) atau nilai-nilai yang ada pada setiap individu. Mengapa tertuju pada individu, bangsa atau negara? Karena pada hakekatnya negara terdiri dari individu-individu yang selanjutnya berada pada pola-pola tindakan bersama.
Kesempatan yang diberikan kepada swasta memperluas kemungkinan menumbuhkan minat investor untuk menginvestasikan modal pada negara yang mereka yakini akan keamanan dalam menanamkan modalnya.
Pemberdayaan rakyat merupakan proses mengaktifkan unsur-unsur dinamis dengan kadar persuasi tinggi.
Pemberdayaan merupakan bagian dari totalitas unsure dinamis pada tingkat kemampuan maksimal yang disebut sumber daya manusia atau disingkat SDM.
SDM sebagai unsure yang belum dimotivasi secara optimal. Dalam aktualisasinya SDM ada pada dua diametral yaitu yang ada pada sector public dan sector masyarakat.
6.3 Perhatian Infrastruktur Politik Terhadap Media Massa
Dengan berkembangnya hak menentukan pilihan untuk menentukan wakil-wakil rakyat, maka kegiatan kelompok berada di luar parlemen. Bahkan kelompok tersebut sebagai dukungan untuk mempertahankan status quo di parlemen.
Perkembangan berikutnya, kelompok-kelompok partai mulai menganut doktrin-doktrin tertentu seperti ideology, demokrasi, agama dan budaya, misalnya ajaran Karl Marx, ajaran Adam Smith sempat menguncang dunia.
Partai politik adalah organisasi penggolongan di dalam masyarakat berdasarkan persamaan kehendak untuk memperjuangkan cita-cita politik sesuai dengan aliran kemasyarakatan dalam rangka penyempurnaan tata hidup dalam Negara.
Tuntutan kepentingan anggota masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui suatu proses dari bawah ke atas, atau suatu proses perumusan yang disebut artikulasi kepentingan (interest articulation).
Apabila terdapat tuntutan yang sama dari berbagai kelompok, maka digabungkan menjadi satu, yaitu yang disebut dengan penggabungan kepentingan (interest aggregation).
Artikulasi kepentingan atau penggabungan kepentingan dalam system politik merupakan masukan atau input bagi institusi-institusi berwenang untuk membuat keputusan atau kebudayaan politik, seperti lembaga legislative dan eksekutif.
Setiap partai pada prinsipnya menghendaki keutuhan pendukungnya bahkan lebih dari itu mereka terus berupaya mengembangkan pengaruh pada infrastruktur politik selain mereka berupaya membentuk sebuah symbol-simbol strategis pada lembaga perwakilan atau pada cabinet.
EmoticonEmoticon