Sobat, salah satu cara untuk mengukur kemampuan kita dalam menyerap materi adalah dengan mengerjakan soal latihan. Kali ini soal yang diberikan adalah Soal Latihan Mandiri Hubungan Pusat dan Daerah IPEM4425 Universitas Terbuka. Soal ini berisi 45 soal pilihan ganda. Untuk mempermudah siapkanlah kertas dan pensil, kemudian tulis jawaban anda pada kertas setelah itu cek pada halaman Kunci Jawaban Soal Latihan Mandiri Hubungan Pusat dan Daerah IPEM4425, jawaban anda benar berapa. Jika skor anda diatas 80% berarti anda sudah menguasai materi, jika skor anda dibawah 80% berarti anda harus membaca dan memahami materi kembali. Cara menghitung skor adalah: Jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal dikali 100%. Selamat Mengerjakan.
Soal Pilihan Ganda
Petunjuk: Untuk soal-soal berikut, pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas ...
A. motivasi
B. kepatutan
C. profesionalitas
D. proporsionalitas
2. Hak DPR untuk mengadakan suatu penyelidikan terhadap suatu kejadian di masyarakat adalah ...
A. angket
B. budget
C. inisiatif
D. amandemen
3. Lembaga Ketahanan Nasional sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen menyelenggarakan fungsi antara lain ...
A. penyerasi rencana sektoral dan regional ke dalam suatu rencana pembangunan nasional
B. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang informasi nasional
C. pengembangan dan pembinaan kesadaran ilmiah masyarakat Indonesia
D. pengkajian strategis mengenai berbagai masalah nasional dan internasional
4. Lembaga pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah ...
A. kepala daerah dan perangkat daerah
B. pemerintah daerah dan DPRD
C. kepala daerah dan wakilnya
D. kepala daerah dan DPRD
5. Fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama kepala daerah disebut sebagai fungsi ...
A. amandemen
B. budget
C. inisiatif
D. legislasi
6. Pegawai negeri sipil daerah antara lain bertugas pada instansi ...
A. Kantor Urusan Agama
B. Kantor Kepolisian Resort
C. Dinas Pendidikan
D. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
7. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali adalah...
A. penerimaan daerah
B. pengeluaran daerah
C. pendapatan daerah
D. pembiayaan daerah
8. Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain ...
A. rumah sakit
B. terminal
C. jalan dan pasar
D. kartu tanda penduduk
9. Mekanisme yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai adalah ...
A. pengawasan
B. pengendalian
C. pemeriksaan
D. pembinaan
10. Ciri pokok hubungan pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah daerah ...
A. memiliki tingkat kebebasan tertentu
B. memiliki kewenangan secara formal
C. menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
D. memiliki kewenangan terbatas
11. Alasan dianutnya desentralisasi dilihat dari segi teknik organisasi pemerintahan adalah ...
A. mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu pihak
B. menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
C. mencapai suatu pemerintahan yang efisien
D. mengakomodir kekhususan daerah
12. Karakteristik dekonsentrasi dalam bentuk field administration antara lain ...
A. pegawai pusat yang bekerja di daerah berada di bawah pengawasan kepala wilayah
B. kepala daerah melakukan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat
C. hubungan timbal balik dan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
D. aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan pengawasan pemerintah pusat
13. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain berbentuk ...
A. pembuatan pedoman, norma dan standar
B. pemberian pelayanan kepada masyarakat
C. pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
D. penegakan norma dan standar yang telah disepakati
14. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain ...
A. pendidikan
B. kesehatan
C. pertahanan
D. pertanahan
15. Urusan-urusan tertentu yang segera dapat diatur dan diurus oleh daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah disebut sebagai ...
A. urusan pusat
B. urusan daerah
C. kewenangan pangkal
D. isi otonomi daerah
16. Karakteristik persebaran urusan pemerintahan kepada daerah yang menggunakan ajaran rumah tangga formil antara lain ...
A. setiap saat urusan rumah tangga daerah dapat ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah yang bersangkutan
B. urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
C. persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan
D. urusan rumah tangga daerah sebagai modal pangkal ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah
17. Kedudukan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 adalah sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. Tugas kepala daerah sebagai alat pemerintah daerah adalah ...
A. pengawas pemerintahan daerah
B. penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah
C. pimpinan kebijaksanaan politik potensial daerahnya
D. pelaksana kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik di bidang urusan rumah tangga daerah maupun tugas pembantuan
18. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang antara lain ...
A. mengadakan penyelidikan
B. mengajukan pernyataan pendapat
C. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
D. mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
19. Organisasi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah ...
A. sekretariat daerah
B. lembaga teknis daerah
C. badan atau kantor
D. dinas daerah
20. Jika distribusi penerimaan kepada daerah didasarkan pada atau menurut asal sumber penerimaan, maka model hubungan keuangan pusat –daerah yang digunakan adalah...
A. by origin
B. by formula
C. by percentage
D. money follow function
21. Pajak daerah yang dipungut kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain ...
A. pajak kendaraan tidak bermotor
B. pajak kendaraan bermotor
C. pajak perorangan
D. landrente
22. Jenis pajak pusat yang diserahkan kepada daerah provinsi untuk selanjutnya menjadi pajak daerah provinsi pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 antara lain pajak...
A. jalan
B. pembangunan
C. kekayaan
D. kendaraan bermotor
23. Dana alokasi khusus menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk ...
A. memeratakan kemampuan keuangan antar daerah
B. membantu membiayai kebutuhan tertentu daerah
C. membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi
D. menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam
24. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan ...
A. pelatihan
B. pembinaan
C. pengendalian
D. prasarana
25. Sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil disebut sebagai ...
A. alokasi dasar
B. kapasitas fiskal
C. celah fiskal
D. kebutuhan fiskal
26. Pinjaman daerah jangka pendek hanya dipergunakan untuk ...
A. membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
B. membiayai penyediaan pelayanan umum
C. memperbaiki infrastruktur perekonomian
D. menutup kekurangan arus kas
27. Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk melakukan kontrol terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah, maka birokrasi publik harus dapat memberikan layanan yang profesional, artinya adalah ...
A. pelayanan publik lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran
B. pelayanan publik dicirikan oleh akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan
C. prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat,dan mudah
D. persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif memiliki kejelasan dan kepastian
28. Pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya adalah pola pelayanan publik ...
A. satu pintu
B. satu atap
C. fungsional
D. terpusat
29. Fungsi pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah antara lain diwujudkan dalam aktivitas ...
A. penyuluhan
B. keagamaan
C. pembuatan terminal
D. pemberian perijinan
30. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah antara lain dapat dilihat pada ...
A. rencana kerja pemerintah daerah
B. kebijakan umum anggaran daerah
C. rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
D. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
31. Tahap pertumbuhan suatu negara yang dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional adalah tahap ...
A. abad konsumsi massa
B. tinggal landas
C. pra kondisi tinggal landas
D. masyarakat tradisional
32. Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan antara lain berdasarkan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan negara, yaitu asas yang ...
A. mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan
B. mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
C. menentukan setiap kegiatan dan hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan
D. menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
33. Perencanaan pembangunan nasional yang menggunakan pendekatan teknokratik dilakukan dengan cara ...
A. menjabarkan agenda pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye
B. menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah
C. melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan
D. musyawarah yang dilaksanakan pada setiap jenjang pemerintahan
34. Tingkat kemajuan suatu bangsa ditinjau dari indikator sosial dapat diukur dari ...
A. laju pertumbuhan penduduk dan derajat kesehatan
B. tingkat pendapatan masyarakat dan pembagiannya
C. kualitas sumber daya manusia
D. peran serta rakyat secara nyata dan efektif
35. Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil, maka pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005 – 2025 antara lain diarahkan untuk melakukan penataan proses politik. Fokus penataan proses politik tersebut adalah ...
A. pelembagaan demokrasi
B. pengalokasian kekuasaan
C. penanaman nilai demokratis
D. pembentukan kemandirian masyarakat
36. Prioritas rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 adalah ...
A. terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
B. tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan manusia berkualitas serta kemampuan Iptek
C. peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian
D. terciptanya Indonesia yang aman, damai, adil dan demokratis, peningkatan tingkat kesejahteraan rakyat
37. Aktivitas pengawasan dalam organisasi lebih difokuskan pada ...
A. tindakan koreksi terhadap kinerja organisasi
B. standar kerja dan prosedur organisasi
C. pengukuran dan pembandingan kinerja dengan standar
D. cara pelaksanaan rencana, program dan kegiatan organisasi melalui tindakan turun tangan
38. Untuk mengubah perilaku aparatur yang salah dan membuat kinerja aparatur sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan, diperlukan pengawasan...
A. preventif
B. represif
C. internal
D. eksternal
39. Suatu sistem pengawasan yang baik antara lain bersifat edukatif, artinya pengawasan dapat...
A. mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan
B. mendidik orang agar berlaku jujur
C. memberikan perlindungan bagi yang tidak bersalah
D. menghasilkan saran penyempurnaan dan pengembangan organisasi
40. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh ...
A. menteri dalam negeri
B. gubernur
C. bupati/walikota
D. camat
41. Pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui ...
A. pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
B. pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
C. peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
D. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
Petunjuk soal No 42 sampai No 45
Pilihlah
A. jika jawaban 1 dan 2 benar
B. jika jawaban 1 dan 3 benar
C. jika jawaban 2 dan 3 benar
D. jika jawaban 1, 2, dan 3 benar semua
42. Menteri negara yang berada dalam koordinasi Menko Perekonomian antara lain menteri negara ...
1.komunikasi dan informasi
2.riset dan teknologi
3.Badan Usaha Milik Negara
43. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan pusat dan daerah antara lain meliputi ...
1.kewenangan dan keuangan
2.pelayanan umum
3.pemanfaatan sumber daya
44. Aparat pengawas fungsional dalam sistem pemerintahan yang fungsi dan tugas pokoknya di bidang pengawasan antara lain ...
1.DPR dan DPRD
2.BPK dan BPKP
3.Inspektur Jenderal dan Bawasda
45. Upaya yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pengawasan DPRD efektif antara lain ...
1.konsultasi, komunikasi dan kerja sama
2.penyamaan persepsi tentang kedudukan DPRD dan kepala daerah
3.hubungan informal antara DPRD dan kepala daerah
Untuk mengetahui jawabannya silahkan buka halaman Kunci Jawaban Soal Latihan Mandiri Hubungan Pusat dan Daerah IPEM4425
Sumber Latihan Mandiri Universitas Terbuka
EmoticonEmoticon